“Hanya Adhy Karyono yang paham Jawa Timur,dan yang memenuhi unsur kepantasan sebagai PJ Gubernur Jawa Timur,” kata Heru MAKI

Pasca rapat paripurna DPRD Jatim berkenaan dengan usulan 3 nama yang akan direkomendasikan kepada Mendagri untuk menjadi PJ Gubernur Jawa Timur,Heru pimpinan MAKI Jatim langsung bereaksi.

” Jawa Timur adalah Propinsi yang mengedepankan konsep kearifan lokal diatas segalanya,” ungkap Heru MAKI. Berkaitan dengan ragam budaya berbasis narasi kearifan lokal tersebut,secara implisit,tidak gampang untuk menjadi Pemimpin Jawa Timur pasca Demisionernya Ibunda Gubernur Jawa Timur dan Pak Wagub Jatim per 31 Desember 2023.

“Dari 3 usulan nama DPRD Jatim,sebagai bagian dari masyarakat Jawa Timur,MAKI Jatim akan berkirim surat  terkait saran sesuai assesment berbasis narasi kearifan lokal kepada Bapak Mendagri,” kata Heru MAKi.

Surat usulan dan saran tersebut sangat jelas menyampaikan bahwa dalam kurun waktu tahun politik 2024,maka dibutuhkan sosok pemimpin atau PJ Gubernur Jawa Timur yang “paham” karakter dan mengerti akan akar sosial budaya masyarakat Jawa Timur.

” pilihan MAKI Jatim sesuai usulan dengan berbasis berbagai kajian,hanya satu nama ” Pak Adhy Karyono” yang saat ini definitif menjabat Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur,” jelas Heru MAKI.

Sepeninggal Ibunda Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Jawa Timur dan Bapak Emil Elistianto Dardak sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur,serta bagaimana panasnya konstelasi politik dalam tahun politik 2024,Jawa Timur membutuhkan  karakter Pemimpin yang minimal mengerti dan cenderung paham untuk menstabilkan semua hal yang terjadi terutama dalam tahun politik 2024.

” Adhy Karyono sebagai Sekdaprov,MAKI melihat Beliau berhasil mengerti dan memahami bagaimana karakteristik narasi penyatuan policy serta sangat memahami bagaimana menghadapi beragam budaya Masyarakat Jawa Timur,” ungkao Heru MAKI.

” saya mohon juga dalam surat kepada Bapak Mendagri untuk mempercepat keputusan siapa yang akan menjadi PJ Gubernur Jawa Timur, pasca usulan yang sudah dikirimkan DPRD Jatim ke Pusat dan keputusan tersebut adalah keputusan yang tepat dan berani menafikan hal hal yang identik dengan politik pemenangan dari kelompok tertentu,” jelas Heru MAKI.

“Satu hal yang juga harus mendapatkan perhatian positif terutama berkaitan dengan nafas reformasi birokrasi yang saat ini sedang getol dilakukan,sehingga assesment yang sudah terbiasa dilakukan pasca akan purna/pensiunnya beberapa pejabat eselon II setingkat Kepala Dinas OPD tetap berjalan dengan mengedepankan narasi lelang jabatan yang berbasis kompetensi serta kwalitas dan pemahaman teknis,dan itu bisa dipertahankan apabila PJ Gubernur Jawa Timur adalah BAPAK ADHY KARYONO,CATAT ITU,” pungkas Heru MAKI.