Jokowi : Saya Kecewa…….

Kolase dari judul diatas untuk menggambarkan betapa kecewanya Presiden Jokowi ketika menemukan alokasi dan penggunaan anggaran untuk pengembangan Usaha Mikro,kecil dan menengah ( UMKM ) ternyata secara aktual anggaran tersebut habis hanya untuk membiayai perjalanan dinas.

Jokowi menyampaikan bahwa temuan tersebut terungkap pada pemerintah kabupaten yang mengalokasikan anggaran sebesar 2,5 Milyard untuk program pengembangan UMKM.

Dalam prakteknya,ternyata dari alokasi anggaran 2,5 Milyard itu,sebesar 1,9 Milyard digunakan untuk membayar honor dan perjalanan dinas.

“Kesiti situ terus,sudah. Itu nanti sisanya yang 600 juta juga akan muter muter saja.Pemberdayaan yang absurd dan gak konkret,” ujar Jokowi.

Lebih lanjut Jokowi menegaskan bahwa anggaran pengembangan UMKM mestinya dikucurkan untuj tujuan mendukung produktivitas UMKM seperti bantuan modal kerja,membeli alat produksi,pemasaran hingga membiayai pameran.

Alhasil program pengembangan UMKM menjadi tidak tercapai karena alokasi penggunaan anggaran yang tdak tepat.

Seperti yang dikutip dalam kompas.com,Jokowi juga menyentil peran aktif BPKP untuk secara komprehensif ceoat melakukan audit penggunaan anggaran yang tidak tepat,baik di daerah,propinsi maupun pusat.

Pernyataan Presiden Jokowi diatas menjadi sebuah Warning keras bagi Organisasi Pemerintah Daerah ( OPD ) teknis yang berkorelasi langsung terhadap progran pengembangan UKM dan UMKM terutama di Jawa Timur.

“Saya masih melihat sebuah pertunjukan atau tontonan euforia untuk menghabiskan anggaran tanpa diiringi sebuah Goal atau tujuan yang jelas,” ungkap Heru MAKI.

Satu sisi ketika berbicara program pengembangan UKM dan UMKM menjadi tugas dan amanah penting dalam memberdayakan masyarakat,tetapi disisi yang lain,banyak sekali pertemuan yang dilakukan tanpa ada tindak lanjut yang tepat. ” bahkan untuk mengikuti coaching clinic pengurusan sertifikat halal,merek,PIRT dan BPOM,pelaku usaha UMKM masih harus mengeluarkan koceknya untuk ikut,dan setelah ikut,tindak lanjutnya gak jelas,” jelas Heru MAKI.

Secara Kelembagaan,MAKI Jatim akan menempatkan issue pengembangan UMKM itu menjadi issue sentral dan memberikan warning keras untuk sebuah laporan pertanggung jawaban anggaran pengembangan UMKM,UKM,BUMDes dan koperasi.