Breaking news : ada Kepala sekolah diangkat sebagai Kacabdin Dindik Jatim dengan status akan pensiun dalam 6 bulan kedepan

Setelah berita tentang crowd dan munculnya perlawanan yang terjadi di SMKN 1 Ponorogo pasca mutasi di lingkungan Dinas Pendidikan Jawa Timur,tim Litbang dan investigasi MAKi Jatim menemukan beberapa kejanggalan yang signifikan.

Kejanggalan yang utama adalah adanya mutasi dari Kepala UPT atau Kepala Sekolah sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdin) ditengah fakta bahwa Kepala Sekolah tersebut ternyata 6 bulan lagi,mulai per Januari 2026 sudah akan pensiun atau purna tugas.

Kenyataan diatas tentunya memantik beragam pertanyaan ada apakah dibalik pengangkatan KS tersebut menjadi Kacabdin?padahal sudah sangat jelas bahwa 6 bulan lagi akan purna tugas.

Dasar kebijakan yang diduga “nyleneh” dan mutasi yang diduga sarat dengan “pesanan” tersebut menjadi ikhtiar MAKI Jatim untuk mengurai “ada apa dibalik mutasi” tersebut.

Ditemukan juga fakta bahwa adanya usulan mutasi yang tidak diketahui oleh Kacabdin wilayah tersebut dan dipastikan mutasi tersebut tanpa sepengetahuan Kacabdin,ini juga merupakan sumber kebijakan yang nyleneh.

Dianggap nyeleneh karena ternyata ada kekuatan besar di tubuh Dinas Pendidikan Jawa Tinur yang menjadi “raja kecil” dan dipastikan bisa mengutak atik proses mutasi walaupun diluar sepengetahuan Kacabdin yang seharusnya merupakan representasi kebijakan Kepala Dinas Pendidikan pada wilayah tersebut.

MAKI jatim juga sudah mengantongi beberapa fakta hukum pengakuan yang berhasil diperoleh bahwa “ada udang dibalik wajan” dengan wujud oknum pasca mutasi terbaru 5 Kepala
sekolah yang diangkat menjadi Kacabdin.

Diduga sang oknum tersebut juga berhasil mengotak atik usulan yang bersifat “pesanan” tanpa sepengetahuan Kacabdin dan oknum tersebut diduga juga menjadi salah satu sumber representasi pengaruh dalam kebijakan mutasi di lingkungan Dinas Pendidikan Jawa Timur.

Heru MAKI,Ketua MAKI Koorwil Provinsi Jawa Timur,lewat tim Litbang MAKI Jatim sedang mengkompulir kejanggalan kejanggalan dan hal yang “nyleneh” pasca mutasi yang sudah terjadi.

“Saya mendesak Kepala BKD Jatim untuk melakukan Reevaluasi kembali pasca mutasi yang terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan Jawa Timur berbasis data dan fakta kejanggalan dan hal nyleneh yang terjadi,dan Ibunda Gubernur Jawa Timur juga harus mengetahui bagaimana tata kelola mutasi di lingkungan Dindik Jatim yang diduga sifatnya hanya memenuhi pesanan,”ungkap Heru MAKI.

Ketika narasi “memenuhi pesanan” tersebut bisa dibuktikan nantinya,pastinya akan terungkap berapa saweran yang harus dipenuhi untuk bisa melakukan “pesanan” tersebut dan ini akan menjadi pintu masuk dugaan perilaku koruptif didalamnya.

Selain menerima penunjukan sebagai kuasa hukum untuk memasukkan gugatan PTUN dari korban mutasi,tim bidang hukum MAKI Jatim saat ini tengah fokus mempelajari berbagai masukan berkaitan dengan kejanggalan kejanggalan pasca mutasi di lingkungan Dindik Jatim.

Heru MAKI memastikan bahwa membuka kotak paradok dugaan perilaku koruptif di lingkungan dinas pendidikan Jawa Timur yang berkaitan dengan dugaan “permainan” anggaran BOS dan BPOPP itu mudah,walaupun butuh perjuangan yang tidak mudah karena menyangkut pembuktian LPJ.

Tetapi ketika membuka “aroma busuk” yang menyertai kebijakan nyleneh pasca mutasi itu sangat tidak mudah,tetapi bukannya tidak bisa,menurut Heru MAKI.

Saat ini tim Litbang MAKI Jatim sudah masuk pada status internal “WASKAT” berkenaan dengan pemantauan dugaan sang oknum yang sementara dianggap powerful dan mempunyai kekuatan otak atik pasca mutasi tersebut.

“Oknumnya sudah kita identifikasi,statusnya di internal sudah “waskat”,kita tunggu titik cerobohnya nanti dan pasti yang namanya aroma busuk akan tetap berbau Busuk,tinggal pertanyaannya apakah kemudian pimpinan dindik Jatim juga larut dan menikmati aroma tersebut,padahal jelas berbau busuk,”pungkas Heru MAKI.