Gelaran FGD mengangkat tema BPOPP,mengeluarkan Rekomendasi Penting untuk mengembalikan pengelolaan dana BPOPP kepada Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB sebagai KPA

Focus Group Discussion ( FGD ) dengan mengangkat tema ” mengkaji kembali pengelolaan dana BPOPP kepada Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB sebagai Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA ) siang tadi ( 10/08 ) telah usai dilaksanakan.

FGD yang digelar di Graha Wilwatikta Prigen Pasuruan hari ini menghadirkan 2 narasumber yaitu Dr Benjamin Kristianto,MARS,anggota Komisi E DPRD Jatim dan Bapak Kunjung Wahyudi sebagai Ketua Komnasdik Jatim serta Ketua Forum Komite Sekolah ( FKKS ) Jatim.

Heru Satriyo,S.Ip sebagai Ketua MAKI Jatim berkenan mengambil peran sebagai Moderator dalam pelaksanaan FGD hari ini.

Terlihat dari lembar registrasi,FGD hari ini ( 10/08 ) dihadiri oleh Kepala Sekolah SMA/SMK se Jawa Timur dan yang mewakili,Ketua Komite Sekolah SMA/SMK,serta puluhan rekan rekan Media jejaring online MAKI Jatim dan MAKINews.com,media resmi MAKI Jatim serta media yang tergabung Pokja Joko Dolog Jatim.

Cak Lutfi sebagai Ketua Panitia pelaksanaan FGD,dalam sambutan awalnya menyampaikan pentingnya narasi tema terkait BPOPP TA 2024 untuk menjadi sarana diskusi sehat,mengingat adanya kenaikan anggaran Pendidikan Jawa Timur dari 8,6 T menjadi 9,5 T,artinya naik sebesar 620 Milyard.

Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya,Lagu Kebangsaan Republik Indonesia Tercinta,Mas Eko Doto secara khusyuk memanjatkan doa untuk lancarnya kegiatan FGD,sehingga rekomendasi FGD nantinya akan menjadi amanah demi kemaslahatan dan kebaikan Dunia Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Tampil sebagai Moderator,Heru MAKI membuka dengan mengupas secara lugas bagaimana penerapan Pergub 69 Tahun 2019 tentang pengelolaan dana BPOPP.

Heru MAKI juga menegaskan banyaknya temuan tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim berkenaan dengan adanya dugaan perilaku yang sifatnya koruptif dalam LPJ BPOPP yang dibuat Cabdin Kota/Kabupaten se Jawa Timur.

Dalam paparan awalnya,Dr Benjamin Kristianto,MARS sebagai Narasumber mewakili Komisi E DPRD Jatim,menyampaikan bagaimana besarnya perhatian Legislatif DPRD Jatim untuk Dunia Pendidikan Jawa Timur,sampai dengan adanya penambahan anggaran pendidikan sebesar 620 Milyard TA 2024.

Pak Kunjung Wahyudi dalam paparan awalnya juga mengupas bagaimana Petunjuk Teknis pelaksanaan BPOPP Dinas Pendidikan Jawa Timur serta pentingnya peran Komite Sekolah untuk terlibat langsung sebagai Tim Satuan Pendidikan dengan basis pengawasan dan pembinaannya.

FGD yang mengangkat tema BPOPP ini ternyata juga menjadi ajang dukungan dan ajang curhat beberapa Kepala Sekolah atau perwakilannya berkenaan dengan pengelolaan BPOPP yang dikelola Kacabdin.

Sangat atraktif dan semangat sekali peserta dalam FGD yang diselenggarakan MAKI Jatim ini dan Dr Benjamin yang akrab dipanggil sebagai Dr Beny akhirnya banyak mendapat masukan dan catatan penting untuk nantinya akan disinergikan dengan Dinas Pendidikan Jawa Timur yang menjadi mitra OPD Komisi E DPRD Jatim.

3 jam lebih giat Diskusi dua arah dalam FGD ini berjalan dengan langgeng dan sesekali diiringi dengan raut wajah sangat serius dan kadang senyum gembira ketika Narsum dan moderator melemparkan Joke berbobot tapi lucu.

Dalam kesempatan terakhir,FGD ini akhirnya mengeluarkan rekomendasi Tertulis yang nantinya akam diserahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur serta jajaran Komisi E DPRD Jatim dimana rekomendasi tersebut adalah secara mufakat dan sepakat,bahwa pengelolaan dana BPOPP harus dikembalikan kepada Kepala Sekolah SMA/SMk/SLb se Jawa Timur.

Rekomendasi sebagai ujung ikhtiar pelaksanaan FGD dan bentuk pengabdian MAKI Jatim secara kelembagaan untuk Masyarakat penerima manfaat Dunia Pendidikan Jawa Timur,akan menjadi dasar dalam penentuan pergerakan MAKI Jatim nantinya.

” pasca FGD,kami akan bergerak massive dan terukur untuk blejeti LPJ pengelolaan dana BPOPP oleh Kacabdin Kota/Kabupaten Dinas Pendidikan Jawa Timur,catat itu,” pungkas Heru MAKI menutup sesi wawancaranya.