MAKI Jatim desak Pemkab Jember lewat Dinas pertanian terkait untuk laporkan berita media berbasis HOAX dan NGAWUR,siapkan pendampingan hukum Gratis

Sudah 7 hari ini,sejak program Oplah (optimalisasi lahan) berbasis anggaran APBN dari Kementerian Pertanian yang telah bergulir di Kabupaten Jember,Jawa Timur dan sekarang sudah memasuki tahapan pelaksanaan pekerjaan.

Program Oplah berbasis APBN ini sudah memasuki tahun ke 2 bagi Masyarakat penerima manfaat dari Kabupaten Jember,Jawa Timur dan telah melewati proses verifikasi yang panjang dan lama,dengan bantuan verifikasi maksimal juga dari tim teknis DED dari Universitas Jember terutama dalam hal penjelasan aplikasi teknis sesuai kebutuhan yang diharapkan penerima manfaat.

Program Oplah ini menjadi jawaban atas keinginan dan harapan para penerima manfaat dan teraplikasi berbasis Harmonisasi positif atas kinerja positif baik dari tim DED,tim verifikator,tim teknis dari Jember dan tim paparan penjelasan hasil verifikasi ke Kemneterian Pertanian.

MAKI Jatim secara kelembagaan menyambut positif dan siap melakukan program pengawasan melekat atas pelaksanaan program Oplah di lapangan bagi para penerima manfaat dan ini akan dilaksanakan se Jawa Timur serta memang Kabupaten Jember menjadi Kabupaten terbesar dalam hal jumlah penerima manfaat program Oplah.

“Tentunya MAKI Jatim secara internal juga melakukan koordinasi terutama dalam mendapatkan detail tataran teknis RAB,BQ,dan Spesifikasi teknis bagi semua penerima manfaat se Jawa Timur,artinya tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim turun ke lapangan dengan data detail dan terukur LAYAKNYA LEMBAGA dan tentunya melibatkan MAKINEWS.con sebagai media online resmi MAKI Jatim,”ungkap Heru MAKI,Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKi) Koorwil Provinsi Jawa Timur.

Pernyataan Heru MAKI ini menjadi bentuk penegasan pasca maraknya berita pada salah satu media yang diduga itu berbasis narasi HOAX dan NGAWUR berkaitan dengan judul pada berita program Oplah yang disampaikan terkesan asal asalan dan ngawur di salah satu penerima manfaat program Oplah Kabupaten Jember.

Bahkan lebih ngawur lagi,layaknya Dewa yang turun dari langit,Hal itu direspon salah satu Komisi B DPRD Jember,yang menelan mentah mentah informasi dan berita yang diduga Hoax dan ngawur tersebut,berbasis narasi penjelasan lanjutan bahwa akan turun giat turun ke lapangan dan melakukan Cross cek ke lapangan.

“Inilah harmonisasi berbasis narasi kegelapan terkawal penuh dengan setan penggembira untuk menyikapi hal tersebut diatas,Medianya gak punya data,dan pekerjaan yang BARU BERJALAN dan BELUM SELESAI,disampaikan terkesan Asal asalan,tanpa ada basis data apapun,lha terus Dewan DPRDnya nanggapinya serius tanpa mempertanyakan apakah ada data penunjang bagi Media tersebut untuk bisa
Mengangkat judul “terkesan Asal Asalan” ditengah kenyataan bahwa pekerjaan BARU BERJALAN,saya gak paham,ini yang GOBLOK SEMENNYA atau BATU BATANYA dan hal itu pastinya berjalan diatas realitas Kwalitas media yang sebenarnya dan Kwalitas para wakil rakyat di DPRD Jember,”jelas Heru MAKI.

Lewat MAKINews.com,Heru MAKI mendesak Pemerintah Kabupaten Jember lewat Biro Hukum dan Dinas Pertanian terkait untuk menyikapi berita yang diduga HOAX dan Ngawur tersebut dengan sangat serius,dan Bidkum MAKI Jatim siap memberikan pendampingan hukum secara Gratis atas potensi pelanggaran pidana ITE dan pelanggaran Pidana atas program Pemerintah yang sudah melewati proses yang pastinya tidak mudah dan ribet.

MAKI Jatim secara kelembagaan memang menjadi salah satu Lembaga yang memberikan fokus serta perhatian bagi Program Oplah anggaran APBN tersebut dan lebih memberikan pendampingan hukum dan penerapan analisa teknis kepada Ketua Kelompok Peneriman Manfaat beserta anggotanya dan semuanya bersumber atas nama Kepentingan Masyarakat yang memang sangat membutuhkan manfaat program Oplah tersebut se Jawa Timur.

“Saya juga kadang heran,perlu tegas saya sampaikan bahwa PROGRAM OPLAH ANGGARAN APBN ITU TURUNNYA LANGSUNG KE REKENING POKTAN PENERIMA LEWAT PANITIA UPKK MASING MASING POKTAN,tidak mampir dulu ke Distan Kabupaten atau anggaran itu kemudian ilustrasinya akan jalan jalan dulu ke konter hp atau showroom mobil,CATAT ITU,sehingga Dinas terkait baik di Kabupaten dan Provinsi hanya menjalankan tusi pendampingan serta pengawasan saja,dalam hal pemenuhan teknis membaca gambar,BQ,RAB dan spektek dengan benar dan terukur,”jelas Heru MAKI.

Melihat kenyataan diatas,Heru MAKI menegaskan artikulasi bagaimana kemudian ketika rekan-rekan media dan LSM turun ke lapangan dan melihat langsung proses pengerjaan program oplah,dan kemudian seharusnya malah MENANYAKAN SECARA LANGSUNG kepada Poktan yang mengerjakan,kenapa ini asal asalan dan terkesan ngawur,tentunya dengan data penunjang yang seharusnya dimiliki sebagai dasar moral untuk kemudian bicara bahwa ini asal asalan dan ngawur itu apanya.

Sebagian lembaga dan insan media yang melakukan sosial kontrol atas pelaksanaan proyek berbasis anggaran APBD dan APBN,sudah selayaknya dan seharusnya berita dan sorotan itu berbasis data yang benar,bukan berbasis asumsi dan opini sepihak yang cenderung negatif saja,tanpa disertai data penunjang yang benar sehingga tidak kemudian menjadi berita standart kwalitas omongan warung kopi.

Heru MAKI juga menyampaikan bahwa MAKI Jatim siap secara kelembagaan untuk merangkul dan bekerjasama positif dengan insan media dan para penggiat LSM untuk bersama sama melakukan fungsi pengawasan melekat untuk program Oplah ini demi terlaksana program yang sesuai dengan data teknis yang benar dan harapan penerima manfaat dari Kelompok tani tentunya sebagai gambaran nyata penegasan ilustrasi Masyarakat pada umumnya.

“Ayo bertemu pada ruang positif yang sama untuk bersama sama mengawasi program oplah tersebut,tentunya berbasis data yang akurat dan detail,dan saya tekankan bahwa tugas pengawasan itu sebagai bentuk pengabdian positif kepada masyarakat,tidak berbasis narasi Hoax dan narasi yang bersifat asumsi serta opini sepihak saja serta tidak berdasarkan data hukum teknis tentunya,CATAT ITU,”pungkas Heru MAKI.