MAKI Jatim berencana gelar Pers Release pra pelaporan ke APH berkaitan dengan dugaan Praktek Pungli MKKS

Menindak lanjuti pemberitaan sebelumnya,Heru MAKI akan menggelar rapat pengurus MAKI Jatim yang digelar pagi ini ( 11/03 ) di sekretariat MAKI Jatim,Juanda Sidoarjo.

Rapat pengurus MAKI Jatim ini akan dilaksanakan dengan materi utama yaitu membahas langkah langkah pula jet dan langkah hukum terkait dugaan praktek pungli seperti berita sebelumnya yang terjadi pada MKKS SMA/SMK Negeri/Swasta se Jawa Timur.

Dalam kesempatan wawancaranya,Heru MAKI menjelaskan bahwa berkaitan dengan dugaan Praktek Pungli MKKS dimana setiap Kepala Sekolah SMA/SMK Negeri diminta “IURAN” dengan besaran nilai tertentu,Heru MAKI akan menanda tangani surat tugas MAKI Jatim untuk tim Litbang MAKI Jatim.

Keberadaan surat tugas resmi MAKI Jatim tersebut pastinya berkorelasi dengan perintah Ketua MAKI Jatim untuk Tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim turun serta melakukan Pulbaket Internal MAKI Jatim untuk kasus dugaan praktek pungli tersebut.

“ khusus untuk Malang,saya sendiri beserta Koordinator Tim Litbang MAKI Jatim akan turun kesana mengingat dibutuhkan penajaman data bukan hanya dugaan praktek pungli MKKS,juga berkenaan dengan banyaknya pengajuan barang dari Kepala Sekolah ke Cabdin Malang yang ditengarai melenceng dari spesifikasi sesuai harapan Kepala Sekolah,” ungkap Heru MAKI.

Heru MAKI beserta jajaran Pengurus harian MAKI Jatim dan Koordinator bidang Hukum serta Koordinator Bidang Litbang dan Investigasi Jatim,dalam penjelasannya akan turun secara khusus di wilayah Cabdin Malang serta Cabdin Surabaya.

Heru MAKI menambahkan bahwa pasca pemberitaan dugaan praktek pungli sebelumnya di MAKINews.com,dirinya banyak sekali mendapatkan beberapa konfirmasi dari pihak Kepala Sekolah terkait Iuran yang diduga pungli ke MKKS dan juga permasalahan pengelolaan anggaran BPOPP APBD 1 Provinsi Jawa Timur yang tidak sesuai dengan Juknis.

“ saya tegaskan bahwa konsep kemitraan positif yang kuat antara MAKI Jatim dengan Dinas Pendidikan Jawa Timur inilah yang menjadi dasar untuk meluruskan yang bengkong dan memberantas praktik pungli dan atau gratifikasi terutama dalam tubuh MKKD serta pengelolaan anggaran BPOPP dari Cabdin masing masing.” Jelas Heru MAKI.

Hasil dari kegiatan pulbaket internal MAKI Jatim ini akan menjadi dasar rekomendasi yang akan diserahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur serta Ibunda Khofifah Indra Parawansa sebagai Gubernur Jawa Timur termasuk Sekdaprov Jatim di dalamnya.

Rekomendasi tersebut juga pastinya akan menjadi materi utama pelaporan APH yang dilengkapi dengan 2 alat bukti hukum sebagai tindak lanjut yang akan dilakukan MAKI Jatim nantinya.

“ dari awal kemarin saya sudah tegaskan bahwa saya,Heru MAKI Jatim tidak akan main main dengan adanya masalah dugaan praktek pungli di lingkungan MKKS Jatim serta dugaan oneprestasi penyelewengan anggaran BPOPP dari APBD 1 yang dikelola Cabang Dinas Pendidikan se Jawa Timur,” ungkap Heru MAKI.

Dalam kesempatan pemberitaan ini,Heru MAKI berharap para Kepala Sekolah untuk mengambil sikap siap bekerjasama positif dengan tim Litbang MAKI Jatim yang akan melaksanakan kegiatan kunjungan dan berharap juga para Kepala Sekolah BERANI menyampaikan apa yang menjadi keluhan serta menyampaikan apa adanya dari pengelolaan dana BPOPP yang dikelola Cabdin.

“ sampaikan semuanya,jangan ditutup tutupi,kami juga akan menjamin kerahasiaan pelapor sesuai dengan Undang Undang,jelaskan semua secara gamblang dimana inti dari Ikhtiar MAKI Jatim lakukan ini sebagai Ikhtiar perbaikan Kwalitas Dunia Pendidikan di Provinsi Jawa Timur,” pungkas Heru MAKI.