Geser rute JLLT Surabaya,berpotensi adanya Kerugian Negara.Heru MAKI : Walikota Surabaya Harus Bertanggung Jawab

Proyek Jalur Luar Lingkar Timur ( JLLT ) awalnya sangat dibutuhkan keberadaannya untuk memecah serta mengurai potensi kemacetan parah di Wilayah Timur Kota Surabaya.

Program JLLT ini menjadi bagian dari program proyek Pemerintah Kota Surabaya sejak Tahun 2004,pada saat masa kepemimpinan Ibu Risma sebagai Walikota Surabaya.

Bahkan MAKI Jatim sudah mendapatkan data valid,anggaran belanja dari APBD II Kota Surabaya yang telah digunakan tim pembebasan lahan untuk persiapan pembukaan Jalan JLLT dari Rute Awal yang melewati MERR Surabaya.

Angkanya juga tidak main main,Pemkot Surabaya diduga sudah mengeluarkan dana ratusan Milyard yamg digunakan untuk pembebasan lahan kepentingan Road Map JLLT RUTE AWAL JLLT SESUAI PERDA RT/RW

Pembangunan Road Map JLLT juga telah masuk dalam Perda RT/RW Kota Surabaya,artinya pemkot Surabaya seakan akan sudah bersiap diri untuk perencanaan pembangunan Jalur Luar Lingkar Timur.

Namun pada kenyatannya,Proyek JLLT mengalami kemunduran ekstrem luar biasa secara administrasi ketika Eri Cahyadi menjabat Walikota Surabaya,dengan ditandai adanya perijinan untuk Penlok ( Penetapan Lokasi ) yang telah resmi mati ijinnya dan tidak diperpanjang lagi oleh Pemkot Surabaya sejak tahun 2022.

MAKI Jatim juga mendapatkan data adanya potensi ” Korban JLLT ” yang menyasar pada pemilik lahan dampak JLLT,dimana pemilik lahan tersebut notabene adalah pemilik lahan yang belum mendapatkan ganti rugi pembebasan lahan dari Pemkot Surabaya sebagai dampak dari jalur JLLT Rute awal.

” ternyata banyak juga pemilik lahan yang belum mendapatkan ganti rugi atau belum mendapatkan kompensasi dari luasan lahan yang dipunyai sebagai dampak dari rute JLLT awal,di tengah situasi bahwa sudah banyak juga pemilik lahan yang telah mendapatkan kompensasi ganti rugi dari Pemkot Sueabaya,” jelas Heru MAKI,Ketua MAKI Koorwil Provinsi Jawa Timur.

Yang sangat lucu dan telah menarik perhatian serius MAKI Jatim secara kelembagaan adalah munculnya berita pada salah satu media ternama tanggal 27 Agustus 2024,yang memuat statemen resmi Eri Cahyadi sebagai Walikota Definitif Surabaya bahwa ” rute JLLT akan digeser,bukan lewat perencanaan awal. Ini akan kita sampaikan ke Kementerian,Jadi JLLT akan melintasi daerah pantai,tidak lagi ke tengah kota yang menuju Jalan MERR,” ujar Walikota Surabaya,Eri,dalam kutipan resminya.

Dalam pernyataan lanjutan,Eri menyampaikan dampak perhitungan biaya bisa berkurang sampai 30% dengan asumsi biaya sebesar 7 Triliun rupiah lebih.

Pernyataan tersebut justru memantik pertanyaan lanjutan bagi MAKI Jatim,berkenaan dengan adanya anggaran Pemkot Surabaya yang telah resmi keluar sebesar ratusan milyard dari besaran biaya pembebasan lahan AWAL JLLT.

” terus kemudian anggaran ratusan milyar yang telah digunakan untuk membebaskan lahan site plan awal JLLT itu mau dipakai buat apa,jelas dan pasti,Eri Cahyadi sebagai Walikota Surabaya harus bertanggung jawab menjelaskan dengan detail LPJ anggaran yang telah resmi digunakan pada lahan rute awal JLLT,” tegas Heru MAKI.

Potensi “Policy of Corruption” atau kebijakan yang berakibat adanya potensi penghamburan uang negara untuk kepentingan yang tidak jelas,bisa saja terpenuhi dalam uraian kejadian diatas.

MAKI Jatim juga akan menindaklanjuti dengan mendirikan Posko “KORBAN JLLT” khusus di Sekretariat MAKI Jatim,dimana Posko tersebut akan menjembatani Korban JLLT yang sudah menunggu “JANJI” lahannya akan dibeli dimana selama kurun waktu 20 Tahun,Janji tersebut TIDAK PERNAH TEREALISASI.

“Warga Suroboyo harus tahu masalah in konsistensi Eri Cahyadi terkait JLLT ini,kabeh kudu jelas dan transparan,rute dipindah hemat 30%,terus duite Pemkot sing wis digawe bebasno lahan iku sopo sing tanggung jawab,” tegas Heru MAKI dengan dialek suroboyoannya.

Sebagai perimbangan berita,MAKINews.com mencoba menghubungi Eri Cahyadi sebagai Walikota Surabaya,tidak mendapatkan jawaban,alias tidak tersambung,walaupun nadanya berdering.

MAKINews.com juga mencoba mendapatkan klarifikasi dari Iksan,Sekkota Surabaya dan Irvan,Asisten Pemkot Surabaya,ternyata sama,tidak mendapatkan jawaban,walaupun nadanya berdering

” kami masih menggali data dan bukti tambahan sebagai materi dalam pelaporan yang akan kami lakukan secepatnya kepada APH dan APH tiga huruf juga,” pungkas Heru MAKI