Sebagaimana rilis Pimpinan KPK beberapa saat yang lalu ( 13/07 ) yang telah disampaikan,bahwa dalam kasus korupsi dana hibah yang dikelola DPRD Jatim,mulai dari jajaran Pimpinan Dewan,Pimpinan Fraksi sampai kepada semua anggota DPRD Jatim periode 2019 – 2024,dimana calon tersangka sudah mencapai 21 orang.
Dipastikan juga bahwa 4 Pimpinan DPRD Jatim 2019 – 2024,juga telah mendapatkan golden ticket khusus sementara dari kalangan DPRD Jatim sebagai calon tersangka.
Sementara itu,MAKI Jatim tetap mendesak KPK untuk mengusut tuntas juga dugaan kasus korupsi dana hibah yang dikelola oleh Pemprov Jatim,atau Dana Hibah Gubernur Jawa Timur.
Pengusutan tuntas dana hibah yang dikelola Pemprov Jatim ini harus juga mendapatkan atensi dari KPK untuk membuka tabir bagaimana sebenarnya proses perencanaan dan penganggaran dana Hibah Pemprov Jatim periode 2019 – 2022.
” tabir kelam dengan kotak paradok yang ada akan terbuka dengan sendirinya,sehingga masyarakat Jawa Timur akan mengetahui dengan detail,siapa saja yang bermain dibalik ini semua,” jelas Heru MAKI.
Dan masyarakat Jawa Timur juga akan mengetahui dengan detail,apakah kemudian Ibunda KIP dan Bapak Emil yang menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur saat itu bisa dikategorikan terlibat atau tidak.
” jangan salah,untuk Ibunda KIP dan Bapak Emil,saya Heru MAKI dengan MAKI JATIM SIAP PASANG BADAN UNTUK IBUNDA KIP DAN BAPAK EMIL KARENA KAMI MENGETAHUI DENGAN DETAIL BAHWA MEREKA TIDAK TERLIBAT APAPUN,” tegas Heru MAKI.
Masih teringat dalam perjalanan pemgungkapan kasus korupsi dana hibah awal untuk SHT,bahwa telah dilaksanakan juga giat penggeledahan yang dilakukan KPK ketika Ibunda KIP sedang melakukan perjalanan dinas ke Negara Malaysia waktu itu.
Penggeledahan yang dilakukan KPK di ruang Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dipastikan tidak mendapat hasil apapun,hal ini selaras dengan pernyataan Ibunda KIP yang langsung pulang dan mengecek semua berkas di ruang kerja Gubernur Jawa Timur,dan dilanjutkan rilis ke media bahwa tidak ada satupun berkas yang hilang dari ruang kerja Ibunda KIP.
Pasca rilis Ibunda KIP,MAKI Jatim menindak lanjuti dengan meminta dan mendesak KPK untuk memberikan statement atas penggeledahan yang telah dilakukan di ruang kerja Gubernur Jatim dan sampai tulisan ini dirilis,KPK tidak pernah mengungkapkan apa saja berkas yang berhasil dibawa pada saat penggeledahan ruang kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.
Berkenaan dengan rencana pemanggilan KPK untuk Ibunda KIP dan Bapak Emil yang akan dilakukan KPK pasca rilis 21 tersangka dalam pengembangan kasus korupsi dana hibah 2019 – 2022,MAKI Jatim siap pasang badan dan akan mengawal Ibunda KIP,serta mendesak KPK untuk tidak ikut bermain dalam policy of Politic,apalagi dalam tahun politik sekarang ini,terutama menjelang Pilkada Gubernur Jawa Timur.
” jangan sampai terjadi kedua kalinya,KPK akan melakukan manuver politik kambing hitam yang akan dimainkan dalam Pilkada Jawa Timur nantinya,” jelas Heru MAKI.
MAKI Jatim tetap meyakini KPK bisa menjalankan tupoksinya dengam sangat profesional dan jauh dari the game of policy politic.
Heru MAKI menegaskan kembali bahwa apabila ada kebijakan dari KPK yang sifatnya merupakan kebijakan politis,dipastikan MAKI Jatim akan bergerak frontal pada isu utama ” BUBARKAN KPK “.
” lantang saya tegaskan,MAKI Jatim akan pasang badan untuk Ibunda KIP dan Bapak Emil apabila KPK bermain Playing Victim dalam Pilkada Gubernur Jawa Timur yang akan dilaksanakan November 2024 nanti,” tegas Heru MAKI
Leave a reply
Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) adalah sebuah organisasi anti-korupsi di Indonesia yang dibentuk oleh Boyamin Saiman sejak tahun 2007.