MAKI mendesak KPK untuk tuntaskan penyidikan dugaan korupsi hibah 2019 – 2022 yang melibatkan “pejabat” di lingkungan Pemprov Jatim

Pasca penetapan tersangka Gus Mudhlor dalam pusaran kasus korupsi “pemotongan jasa penarikan pajak” pada Badan Pelayanan Pajak Daerah ( BPPD ) Kabupaten Sidoarjo,MAKI Jatim mulai bergerak lagi.

Selain mendesak KPK untuk secepatnya melakukan pemanggilan Gus Mudhlor sebagai tersangka,MAKI Jatim juga mendesak KPK untuk secepatnya melakukan penahanan dan menjebloskan Gus Mudhlor ke hotel Prodeo KPK.

Pergerakan MAKI Jatim terlihat ketika pagi ini ( 22/04 ) mengirimkan pengurus untuk ke Jakarta terkait mengirimkan surat resmi untuk menanyakan kelanjutan dugaan kasus korupsi dalam proses perencanaan anggaran dan pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019 – 2022.

MAKINews.com dalam berita ini juga diberikan penggalan surat yang berhubungan dengan dugaan kasus korupsi tersebut.

MAKI Jatim ditengarai memang sudah lama mengikuti perkembangan proses dugaan korupsi tersebut,pasca vonis SHT dan secara kontinu terus menanyakan bagaimana pengembangan kasus SHT dan juga Dugaan kasus korupsi yang diduga untuk tahap awal akan menjerat “salah satu pejabat tinggi” di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Harus cepat diungkap dan kami bersurat untuk menanyakan lebih lanjut penanganan dugaan korupsi proses perencanaan anggaran dan pengelolaan Hibah Pemprov Jatim TA 2019 – 2022,” ujar Ananta,salah satu pengurus Bidang Hukum MAKI Jatim.

Selain itu,pagi ini juga MAKI Jatim akan berkirim surat ke Mahkamah Agung ( MA ),Komisi Yudisial Pusat serta Komisi Informasi Publik untuk dugaan sengketa informasi terkait laporan keuangan Baznas Jatim yang tidak pernah mendapatkan respon positif.

Terlihat memang kesibukan di sekretariat MAKI Jatim semakin meningkat dan terlihat juga keberadaan pengurus MAKI Jatim yang melakukan aktifitas sampai dini hari dalam beberapa hari terakhir minggu ini.