Heru MAKI : Merdeka itu bebas dan bisa mengucapkan sesuatu yang tidak dikehendaki

Menjelang 60 hari kepemimpinan PJ Gubernur Jawa Timur,Adhy Karyono,MAKI Jatim dalam rapat evaluasi internal yang digelar kemarin malam ( 05/04 ) di kantor sekretariat MAKI Jatim,Heru MAKI memberikan narasi warning kerasnya.

Dengan berbagai telaah,temuan,masukan dan aplikasi kebijakan,MAKI Jatim mengambil kesimpulan bahwa PJ Gubernur Jawa Timur diindikasi akan membawa Pemprov Jatim ke arah Pemerintahan yang sangat anti kepada kritik.

Kesimpulan dari rapat evaluasi internal MAKI Jatim ini menjadi warning keras bagi PJ Gubernur Jawa Timur yang notabene kadang menjadi Ketua Timses untuk ajang Cagub Jatim nantinya.

Beberapa indikator yang disampaikan Heru MAKI adalah bagaimana keterlibatan seoramg PJ Gubernur yang notabene Gubernur Jawa Timur saat ini dalam proses kristalisasi opini untuk mendukung Khofifah Indar Parawansa yang akan dipastikan maju aebagai Calon Gubernur Jawa Timur 2024 – 2029.

Dugaan keseriusan PJ Gubernur itu semakin cenderung ngawur ketika beberapa kelompok massa memberikan kritikan pedas dengan narasi yang tidak dikehendaki oleh PJ Gubernur Jawa Timur.

Isu pembentukan pokja joko dolog sebagai penyeimbang opini media dengan berbasis kebenaran dan fakta di lapangan,juga menyeruak keluar dan dianggap menjadi sebuah kekuatan oposisi dan rival dalam dunia jurnalistik.

Indikator lainnya sesuai temuan MAKI Jatim,adanya dugaan beberapa kebijakan yang sifatnya sak karepe dewe.

” banyak catatan kami sebenarnya,dan catatan tersebut akan menjadi isu dan opini utama dalam rangkaian aksi yang akan kami gelar,dengan harapan Masyarakat Jawa Timur harus juga mengetahui,” jelas Heru MAKI.

Hal yang sangat membuat gusar MAKI Jatim adalah sikap berlebihan PJ Gubernur dalam beberapa kegiatan yang mengundang Ibunda Khofifah dalam kapasitasnya yang bukan lagi Gubernur Jawa Timiur,tetapi diilustrasikan oleh PJ melebihi Gubernur Jawa Timur dengan berbagai keistimewaan yang diberikan.

” salah satu contoh,MAKI Jatim pernah menanyakan bagaimana dengan online laporan keuangan Baznas Jatim yang masih tidak bisa dibuka secara online,dan kita juga mengetahui bagaimana praktek distribusi pembagian santunan atau hibah Baznas Jatim yang selalu menghadirkan Ibunda Khofifah dengan didampingi PJ Gubernur Jawa Timur dan Ketua Baznas Jatim,serta bagaimana PJ Gubernur selalu mencoba mengambil sikap tawaduknya aoabila berada di hadapan Ibunda Khofifah,” ungkap Heru MAKI.

Totalitas PJ Gubernur Jawa Timur yang tidak sepantasnya ini beriringan dengan adanya usaha untuk membuat berita dalam media yang harus selalu mebgedepankan berita yang sifatnya Good News saja.

Dalam kesemoatan ini,Heru MAKI menekankan dan menggaris bawahi,terkait bagaimana Mahkamah Konstitusi ( MK ) saat ini sedang membuktikan laporan PHPU untuk Calon Presiden yang kaitannya dengan Bansos,dimana dianggap keberadaan Bansos sangat mempengaruhi Elektoral proses hasil perolehan suara.

Di Jawa Timur sendiri,dalam berbagai media terungkap sangat jelas bahwa Baznas Jatim dengan dukungan PJ Gubernur Jatim,dalam rangkaian kegiatannya selalu menghadirkan Ibunda Khofifah,duperkuat dengan narasi narasi yang mengarah kepada bentuk totalitas dukungan karena memang dipastikan Ibunda Khofifah akan maju sebagai Calon Gubernur Jawa Timur.

Dalam Warning kerasnya,Heru MAKI juga menyampaikam PR besar PJ Gubernur Jatim untuk beberapa dugaan kasus hukum yang masih akan berproses secara hukum,seperti 278 Milyard Pembangunan dermaga 2 Probolinggo,dimana Kadishub Jatim menyampaikan bahwa hanya menjalankan “perintah” dari Sekdaprov Jatim yang kala itu dijabat oleh Adhy Karyono.

Dalam penelusurannya,MAKI Jatim juga menemukan bagaimana arah kebijakan kebijakan OPD di lingkungan Pemprov Jatim juga sangat dipengaruhi oleh ” perintah ” tersebut.

” pada saatnya dalam rangkaian aksi demo dan pelaporam nantinya,MAKI Jatim akan buka semuanya,saya pastikan hal itu,sampai ketemu setelah lebaran dengan aksi turun ke jalan MAKI Jatim,” pungkas Heru MAKI.