390 Milyard lebih Pokir DPRD Jatim harus selesai dalam TA 2023,Gak Bahaya ta????

Dalam pembahasan intensif yang dilakukan DPRD Jatim dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur lewat OPD Teknis berkenaan dengan aplikasi realisasi anggaran APBD 2023 yang seharusnya Pokmas kemudian diganti dengan Pokir,berpotensi akan menimbulkan permasalahan sangat komplek dan beragam.

Potensi akan menjadi permasalahan yang sangat pelik karena saat ini OPD Teknis masih bergumul dengan sosialisasi syarat verifikasi berkenaan dengan rangkaian program kegiatan di Kelompok penerima manfaat.

” saat ini memang sedang dilakukan pembahasan intensif terkait Pokir tersebut,karena OPD masih belum menyelesaikan tahapan verifikasinya,” jelaa Mathur Husyairi,anggota Komisi E DPRD Jatim.

Lebih jauh Mathur Husyairi juga menyampaikan kekhawatiran apakah realisasi anggaran Pokir bisa terlaksana dan selesai dalam tahun anggaran 2023 ini,mengingat bahwa proses verifikasi menyeluruh masih belum selesai dikerjakan.

Realisasi anggaran Pokir dalam kemasan program kegiatan sejumlah 390 Milyard TA 2023 lebih ini menjadi ranah beberapa OPD Teknis sebagai pihak eksekutor atau penanggung jawab kegiatan.

Salah satunya adalah Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur dan beberapa OPD Teknis lainnya di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

” dalam rapat internal MAKI Jatim,kami sudah beberapa kali melakukan pembahasan teknis pengawasan dan strategi investigasi dalam realisasi pelaksanaan anggaran Pokir tersebut,” jelas Heru MAKI,Ketua MAKI Koorwil Propinsi Jawa Timur.

” saya juga mendengar bahwa beberapa OPD Teknis akan meminta bantuan kerjasama pengawasan dengan APH,dalam hal ini Kejaksaan Tinggi dan Polda Jatim,” lanjut heru MAKI.

Keberadaan pembahasan dan realisasi anggaran 390 Milyard lebih dalam bentuk Pokir dengan kemasan program kegiatan ini sangat beresiko dan berpotensi menimbulkan conflict of interest mengingat saat ini sudah memasuki Tahun Politik.

” menarik untuk diberikan perhatian dan pengawasan sangat melekat karena sekarang sudah memasuki tahun politik,dimana secara alamiah dan harus disadari bersama bahwa masyarakat Jawa Timur saat ini telah terbagi dalam beberapa Cluster pilihan politik,” jelas Heru MAKI.

Realisasi Pokir TA 2023 ini akan mengemuka ke atas permukaan dan rawan terjadinya potensi gesekan tinggi di masyarakat Jawa Timur,terutama antara kelompok penerima manfaat program dan Kelompok BUKAN penerima manfaat,dan menjadi sebuah pertanyaan sangat menarik di ujung cerita yaitu APABILA TERJADI GESEKAN,SIAPAKAH PIHAK YANG AKAN MENJADI PENANGGUNG JAWAB ATAU SINGKATNYA SIAPA PIHAK YANG AKAN TANGGUNG JAWAB????