Heru MAKI : Datangi,Cari 2 alat bukti dan Laporkan
Kegeraman Jokowi dihadapan para menterinya berkenaan dengan banyak,bahkan ribuan konstruksi anggaran yang termaktub dalam APBN Pusat,APBD 1 Propinsi serta APBD II Kota/Kabupaten yang menyimpang dari pemanfaatan untuk kepentingan rakyat tetapi hamya berputar putar pada pemanfaatan untuk honor dan perjalanan dinas,menjadi perhatian serius MAKI Jatim.
” karena MAKI Jatim mempunyai organ juga di 17 Kota dan kabupaten se Jawa Timur,itu membuat saya sering mobile bergerak keliling kota dalam rangka evaluasi dan penajaman data dan langkah,” ungkap Heru MAKI yang merupakan Ketua MAKI Jatim dan Koorwil MAKI Indonesia Timur,meliputi Koorwil Propinsi Bali,NTB dan NTT.
” pada saat saya melakukan kunjungan,sering saya satu hotel dengan beberapa kegiatan dinas baik propinsi maupun kabupaten/kota yang kebetulan sedang melakukan giat pertemuan disana,otomatis yang datang dapat honor dan LPJ perjalanan dinas,” lanjut Heru MAKI.
” karena satu hotel,saya mengetahui dengan persis bahwa rapat yang dilakukan hanya 1 kali,tetapi panitia kegiatan yang notabene OPD,itu bisa menginap sampai 2 dan 3 hari,bahkan ada beberapa pula yang mengajak keluarganya.Mereka makan dan dengan riang gembira sembari menikmati fasilitas hotel yang sudah disediakan,” tambah Heru MAKI.
Ini adalah fenomena gunung es seperti warning keras yang pernah disampaikan Presiden Jokowi bahwa banyak konstruksi anggaran yang terserap habis untuk perjalanan dinas dam honorarium.
MAKI Jatim sudah sering mengingatkan bahwa pernah ada regulasi ketika masa pandemi Covid 19 dan disampaikan Presiden Jokowi dengan keras terkait pelaksanaan rapat diarahkan ke Kantor OPD setempat.
“Inilah yang dinamakan Corruption Policy atau Corruption aplication yang sengaja dilakukan oleh OPD,dan yang lebih parah adalah pihak penyedia layanan rapat dan hotel itu “mau bekerja sama ” dengan memberikan fee atau cash back dihitung dari selisih apabila tamu umum menginap dan OPD menginap untuk kegiatan,pasti ada selisih harga dan selisih harga itu menajdi cash back korupsi dan gratifikasi ketika diserahkan ke OPD terkait,” jelas Heru MAKI.
Pasca pernyataan Jokowi,kemarin ( 27/3/2023 ) MAKI Jatim langsung mengadakan rapat dan zoom meeting dengan 17 MAKI Kabupaten. Rapat evaluasj itu menyepakati beberapa hal yaitu : bidang hukum MAKI Jatim harus menyiapkan team hukum khusus dengan surat tugas resmi untuk membawa ke ranah hukum apabila ditemukan rapat rapat dinas di hotel mewah yang hanya berbasis euforia saja tanpa ada goal atau tujuan yang jelas,berbasis SIRUP dan 2 alat bukti hukum,selain itu Heru MAKI juga menekankan kepada Bidang Litbang MAKI Jatim di propinsi dan Kabupaten untuk aktif melakukan investigasi pelaksanaan rapat rapat OPD di hotel hotel mewah dengam berbasis evaluasi melekat.
Sebagai langkah awal,MAKI Jatim yang sudah menemukan dan menggali beberapa rapat di hotel mewah dengan anggaran negara,tetapi anggaran rapat itu digunakan untuk kepentingan yang lain,yaitu wisata saja sembari makan malam dengan sajian musikndan mereka sangat menikmati euforia sesaat yang melenceng seperti itu.
“Ada yang akan kita laporkan untuk OPD,dan semua alat bukti hukum serta video sudah kita siapkan sebagai tambahan bukti hukum,” ungkao Heru MAKI.
Secara tegas,Heru MAKI menyampaikan terakhir dalam rapat kemarin malam,hanya 3 kata saja,DATANGI,CARI 2 ALAT BUKTI HUKUM,TERAKHIR LAPORKAN.” Langkah awal,saya telah tanda tangani beberapa surat permohonan informasi LPJ perjalanan dinas dan rapat pada bidang kesekretariatan OPD di Jawa Timur,” tutup Heru MAKI.