
MAKI Jatim launching petisi online #gugatpertamina sebagai reaksi atas laporan pengaduan masyarakat terkait kwalitas BBM PT Pertamina
MAKI Jatim siap duduki dan segel kantor PT Pertamina

MAKI Jatim siap duduki dan segel kantor PT Pertamina

Bidang PKPLK Dinas Pendidikan Jawa Timur mendapatkan sorotan tajam dari MAKI Jatim

MAKI NTB mengibaratkan dugaan korupsi berupa gratifikasi serta Cash back pada pengadaan alat peraga SMK NTB DAK 2025 seperti orang menari diatas tumpukan uang dalam penjara besi yang pengap dan hanya bisa…

Pencantuman nama dan identifikasi paket pekerjaan dalam SIRUP LKPP Pemprov Jatim tahun anggaran 2025 sifatnya WAJIB

63 korban santri Ponpes Al Khoziny telah menyelesaikan masa perjuangan hidupnya di Dunia Fana

Konferensi pers tadi malam (02/10) yang diwakili Asep Guntur Rahayu,PLT Deputi Penindakan KPK dan juga disaksikan jutaan masyarakat Jawa Timur pada khususnya menjadi babak baru aktualisasi penegasan langkah lanjutan yang luar biasa.…

MAKi Jatim launching petisi dengan tagar #bubarkandewanjatim

Konsep subsidi silang dari keikutsertaan OPD Pemprov Jatim akan membuka ruang untuk pelaku usaha UKM/UMKM bisa mengikuti pameran JSEF dengan GRATIS dan fasilitas pameran yang maksimal

Kebijakan pembentukan tim percepatan pembangunan dipastikan akan menjadi Beban dalam APBD 1 Provinsi NTB serta ditengarai tidak ada dasar hukum pembentukannya.
MAKI NTB dalam jangka waktu dekat,pasca penyempurnaan berkas pelaporan,akan melaporkan Gubernur NTB kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laporan MAKI NTB inj bersumber dari ikhwal kebijakan Gubernur NTB yang menempatkan H Sadimin sebagai…
Dalam Tahun anggaran 2025,Kementerian Dikdasmen Pusat menggelontorkan anggaran berbasis dana DAK untuk pengadaan Alat Peraga pendidikan terutama untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di mana salah satu penerima manfaat adalah Dinas Pendidikan NTB.…

Pelanggaran Perda No 2 tahun 2020 tentang penyelenggaraan yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terkait pendirian tenda di Taman Apsari sangatlah jelas dan diduga sengaja dibiarkan Pemkot Surabaya