Gibran temui Prabowo Subianto terkait rencana mundur dari Jabatan Wapres,Heru MAKI : Politik itu harus dewasa dan bijaksana,jauhi politik sak karepe dewe dan dukung Gibran untuk menyelesaikan tugas sampai akhir masa jabatan

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar 2,5 jam di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/11/2026) itu menjadi momen krusial di tengah dinamika politik dan hukum yang terus memanas.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan tersebut. Menurutnya, Gibran secara langsung menyampaikan keinginan mundur sebagai respons atas tekanan yang berkembang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik syarat pendidikan dan surat keterangan penyetaraan ijazahnya.

“Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Selasa (10/11/2026)

Namun, Prasetyo menegaskan bahwa Presiden Prabowo belum memberikan persetujuan atas permohonan tersebut. Sebaliknya, Prabowo disebut memberikan sejumlah masukan kepada Gibran. Informasi lain yang berkembang menyebutkan bahwa Gibran meminta kesempatan untuk terlebih dahulu membuktikan keabsahan ijazahnya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebelum langkah pengunduran dirinya resmi diambil.

Niat mundur Gibran tidak muncul di ruang hampa. Sejak putusan MA yang menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum, tekanan politik di DPR RI terus menguat. Sebanyak 50 anggota yang mewakili enam fraksi disebut telah mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik tersebut.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), melalui Sekretaris Jenderalnya Muhammad Kholid, menyambut baik langkah Gibran. “Dari awal kami sarankan bahwa putusan MK dan putusan MA itu sudah sangat kuat sekali secara konstitusional. Jadi pilihannya memang kalau beliau mundur, lebih bagus, lebih baik,” ujar Kholid di DPR . Ia bahkan menegaskan bahwa proses konstitusional di DPR akan tetap berjalan jika Gibran tidak segera mundur.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani memilih bersikap hati-hati. Ia meminta publik tidak berandai-andai dan tidak membuat hal-hal yang belum terjadi yang berpotensi memicu keresahan. “Sekarang belum ada apa-apa. Mas Gibran masih Wapres,” tegas Puan.

Ketua Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, menegaskan bahwa baik mundur maupun dimundurkan, proses penggantian Wakil Presiden tetap harus melalui mekanisme DPR. “Mundur atau dimundurkan sama-sama tetap melalui sidang DPR,” ujarnya. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan untuk mundur sepenuhnya merupakan hak Gibran, bukan kewenangan DPR.

Di sisi lain, kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, sebelumnya telah menegaskan bahwa putusan MA dan MK tidak membatalkan kedudukan hukum Gibran sebagai Wakil Presiden. Ia merujuk pada amar putusan MK yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima (N.O), sehingga tidak mengubah hasil Pemilu 2024 yang telah final. “Jabatan lima tahun Wapres Gibran saat ini hingga 2029 adalah fixed term dijamin konstitusi,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi lebih lanjut dari Gibran maupun Istana mengenai keputusan akhir terkait pengunduran diri tersebut. Publik menantikan langkah selanjutnya, apakah Gibran akan tetap bertahan atau benar-benar melepas jabatannya, sementara DPR terus menggodok mekanisme politik yang akan ditempuh.

Heru MAKI,Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koorwil Provinsi Jawa Timur ketika diminta pendapat,tegas menyampaikan bahwa Mas Gibran secara Sah harus menjadi Wakil Presiden sampai tuntas masa pengabdiannya.

Heru MAKI menegaskan bahwa Wapres Gibran sudah melewati masa pemilihan Capres dan Cawapres secara fair dan hasil kemenangan sudah bisa diterima MASYARAKAT INDONESIA PADA UMUMNYA.

“Berdewasalah secara politik dan santun serta bijaksana dalam menyikapi perkembangan politik tanpa harus menarik secara anti datir history yang ada,dan MAKI Jatim secara kelembagaan menyatakan dukungan penuh kepada Mas Gibran dan saya yakin itu sesuai dengan keinginan 08,”ujar Heru MAKI,mantan Ketua Satuan Relawan Indonesia Raya (SATRIA) sayap resmi Partai Gerindra tahun kepemimpinan 2008 – 2012.

Heru MAKI dengan tegas juga mengingatkan kepada jajaran partai politik agar selalu ingat bahwa yang mempunyai legitimasi keputusan itu adalah Rakyat Indonesia,bukan keputusan partai politik.

Bukan hanya mendukung,MAKI Jatim secara kelembagaan siap menjadi garda terdepan atas perlawanan politik yang akan berorkestrasi untuk menurunkan Mas Gibran.

“Saya dan lembaga SIAP MELAWAN perlakuAN yang kami anggap INKONSTITUSIONAL,apapun itu legitimasinya ketika mereka mau menurunkan Mas Gibran sebagai Wakil Presiden,Mas Gibran,CATAT ITU,”pungkas Heru MAKI.