Truk trailer 40 Feet sarana Mobil Komando MAKI Jatim untuk giat aksi demo Senin (10/8) dipastikan akan mengarah ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jember – Lumajang,ungkap dugaan Mega korupsi pengelolaan dana BPOPP tahun anggaran 2023 pada sekolah SMA/SMK se Kab.Jember dan Kab.Lumajang

Pada giat aksi demo yang rencana akan dilaksanakan MAKI Jatim secara kelembagaan besok Senin (10/8),selain mengarah kepada tujuan aksi kantor Bupati Jember/Pendopo Kabupaten Jember,ditegaskan oleh Heru MAKI,Ketua MAKI Koorwil Provinsi Jawa Timur,dipastikan juga akan mengarah ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jember dan Lumajang.

Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jember dan Lumajang menjadi tujuan aksi lanjutan MAKI Jatim pada hari yang sama dengan mengangkat isu besar yaitu “Dugaan Mega Korupsi pada tata kelola anggaran BPOPP APBD 1 Pemprov Jatim tahun anggaran 2023” pada wilayah Cabdin Jember dan Lumajang.

Selain mengangkat isu diatas,MAKI Jatim juga akan mempertanyakan dan mengungkap “dugaan plesir tanpa tujuan yang jelas ke Negara Jepang” di mana dana yang digunakan adalah dana pribadi sekitar 35 juta lebih rupiah per Kepala Sekolah yang menjadi peserta.

Keberadaan kepergian para Kepala Sekolah ke Negara Jepang dengan anggaran 35 juta rupiah tentunya menjadi basis pertanyaan MAKI Jatim,mengingat bahwa gaji dan pendapatan Kepala Sekolah tidak banyak.

“Jangan kemudian sepulang dari perjalanan ke Negara Jepang,muncul semangat dari Kepala Sekolah untuk “mencari” cara bagaimana dana 35 juta bisa dicari kembali,tentunya diduga dengan mengedepankan perilaku koruptif didalamnya,”tegas Heru MAKI.

Aksi demo akbar berkaitan dengan tata kelola anggaran BPOPP dari APBD 1 Pemprov Jatim tahun anggaran 2023 pada kantor Cabdin Jember dan Lumajang menjadi “pembuka” kegiatan aksi awal,dimana selanjutnya MAKI Jatim berdalih akan melakukan giat yang sama pada kantor Cabdin selanjutnya se Jawa Timur.

Dugaan tata kelola anggaran BPOPP dari APBD 1 Pemprov Jatim tahun anggaran 2023 ini menguat berdasarkan data valid yang sudah berhasil digali dengan sukses oleh tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim dan masuk pada kategori dugaan Mega Korupsi yang terstruktur,sistematis dan masif (TSM).

Seri pertama akan dilaksanakan pada kantor Cabdin Jember dan Lumajang,sembari memulai juga persiapan untuk giat aksi demo berkelanjutan nantinya pada kantor Cabang Dinas Pendidikan lainnya se Jawa Timur.

“Secara detil konstruksi masalah dugaan Mega korupsi untuk pengelolaan anggaran BPOPP APBD 1 Pemprov Jatim tahun anggaran 2023 ini masih kami simpan detilnya,dan akan kami ungkap bersamaan dengan rencana Bidang Hukum MAKI Jatim yang juga akan masuk pada ranah pelaporan hukum nantinya bagi Kepala Sekolah SMA/SMK Swasta se Jawa Timur serta oknum pada instansi Cabdin terkait,”tegas Heru MAKI.

Heru MAKI sangat meyakini bahwa tata kelola laporan pertanggungjawaban anggaran BPOPP dari APBD 1 Jatim diduga sangat mengarah kepada hal yang sifatnya kompromi dalam ruang korupsi yang terstruktur,sistematis dan masif.