MAKI Jatim ungkap potensi dugaan korupsi dari pengadaan paket KIT Stunting Tahun anggaran 2025 di Kanwil BKKBN Jatim

Pasca pembatalan konsolidasi paket tender pengadaan paket KIT Stunting BKKBN Tahun anggaran 2025 oleh Kemendukbangga terkait menyisakan berbagai permasalahan yang mengarah kepada dugaan perilaku koruptif didalamnya.

Permasalahan dugaan perilaku koruptif tersebut muncul dari selisih awal harga per unit untuk paket pengadaan KIt Stunting tahun anggaran 2025 pada saat penentuan harga ketika masuk dalam paket konsolidasi tender yang akhirnya dibatalkan,dengan pengadaan via e Catalogue dan PL pasca pengadaan paket kit stunting tersebut diselenggarakan di kantor BKKBN Kabupaten/Kota se Jawa Timur.

Seperti yang dilansir berita sebelumnya,ditemukan data dan fakta bahwa paket konsolidasi tender untuk paket kit stunting tahun anggaran 2025 telah resmi dibatalkan dengan alasan keluarnya nota dinas resmi baik dari Inspektorat utama kementerian BKKBN atau Kemendukbangga dan nota dinas pembatalan dari PPK paket pengadaan konsolidasi tender untuk pengadaan paket kit stunting BKKBN TA 2025.

Pasca pembatalan tersebut,akhirnya Kementerian BKKBN atau Kemendukbangga menyerahkan proses pengadaan baik via e Catalogue maupun system pengadaan PL untuk paket kit stunting tersebut kepada kantor BKKBN Provinsi serta kantor BKKBN kabupaten sera kota se Jawa Timur.

Kebijakan pengalihan tersebut akhirnya memunculkan potensi perilaku koruptif dimana HPS (harga perkiraan sendiri) dari paket konsolidasi tender berbeda jauh dengan HPS ketika kantor BKKBN Provinsi serta Kabupaten dan kota menyelenggarakan sendiri paket pengadaannya.

Selisih harga yang cukup signifikan ini berhasil diungkap oleh tim Litbang dan investigasi MAKI Jatim ketika mendatangi pabrikan dan distributor utama untuk paket kit stunting BKKBN tersebut di solo Jawa Tengah.

Dalam penelusuran tim Litbang dan investigasi MAKi Jatim,terungkap bahwa pabrikan dna distributor utama sangat diuntungkan ketika pengadaan paket kit stunting BKKBN tersebut diselenggarakan oleh pihak perwakilan BKKBN di provinsi serta Kab/Kota se Jawa Timur.

Maksud dari lebih diuntungkan tersebut karena akhirnya pihak pabrikan bisa menjual paket KIT stunting BKKBN tersebut sesuai dengan harga yang muncul pada laman e Catalogue masing masing alat peraga KIt stunting.

Ketika dilakukan tender konsolidasi paket kit stunting BKkBN di Kementerian,pihak pabrikan harus melakukan persaingan harga yang lumayan signifikan untuk turun dari harga HPS sebenarnya.

Munculnya selisih harga yang signifikan tersebut akhirnya menjadi pintu masuk bagi MAKI Jatim secara kelembagaan untuk mengarah kepada dugaan policy of corruption dan dugaan perilaku koruptif bersumber dari dugaan potensi “cash back” yang muncul dari selisih harga tersebut.

Secepatnya bidang hukum MAKI Jatim akan membawa permasalahan dugaan korupsi tersebut kepada Kejaksaan Agung dan KPK dengan sumber data yang sangat valid secara hukum.