MAKI NTB cium bau “busuk” dalam pengadaan Alat peraga SMK dana DAK 2025

Dalam Tahun anggaran 2025,Kementerian Dikdasmen Pusat menggelontorkan anggaran berbasis dana DAK untuk pengadaan Alat Peraga pendidikan terutama untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di mana salah satu penerima manfaat adalah Dinas Pendidikan NTB.

Dalam rilis yang diterima pengurus MAKI NTB,Dinas Pendidikan NTB menerima anggaran dana DAK sejumlah Rp. 35.266.000.000 (tiga puluh lima milyar dua ratus enam puluh enam juta rupiah) hanya untuk pengadaan alat peraga pendidikan untuk SMK di lingkungan Dinas Pendidikan NTB.

Dana DAK 2025 sebesar 35 Milyar lebih tersebut peruntukannya untuk 30 bidang kejuruan pada hanya 11 sekolah SMK penerima manfaat dengan berbagai bidang kejuruan didalamnya di mana sesuai Juknis,disampaikan berkenaan dengan “need” atau kebutuhan peralatan bidang kejuruan SMK masing masing itulah yang menjadi kata kunci dalam melakukan penyusunan RAB pengadaan alat peraga SMK yang memang sangat dibutuhkan sekolah SMK tersebut diatas.

Dalam penelusuran yang dilakukan tim bidang Litbang MAKI NTB,ditemukan beberapa aroma tidak sedap berkenaan dengan proses pengadaan barang kebutuhan Alat Peraga SMK di lingkungan Dinas Pendidikan NTB.

Salah satunya adalah keberadaan penyusunan RAB dari pihak sekolah SMK penerima tidak sesuai dengan RAB yang harus diterima pihak sekolah SMK dari pihak Pabrikan atau Distributor Alat peraga SMK tersebut.

“Hasil investigasi tim MAKI NTB,RAB yang digunakan adalah RAB pihak pabrikan tanpa mengindahkan kebutuhan atau RAB dari pihak sekolah SMK penerima,artinya pihak sekolah SMK penerima anggaran dan manfaat dipaksa untuk mengikuti RAB dari Pabrikan lewat “oknum” yang diduga merupakan orang dekat penguasa,”jelas Heru,Ketua MAKI Indonesia Timur dan Ketua MAKI NTB.

Data investigasi dari tim Litbang MAKI Jatim juga menemukan adanya spesifikasi teknis dari Pabrikan atau Distributor yang harus diterima pihak sekolah SMK penerima manfaat dan itu diduga kuat dikendalikan oleh “oknum” yang sangat dekat dengan penguasa saat ini.

Aroma busuk lainnya yang berhasil diendus tim Litbang dan investigasi MAKI NTB adalah adanya dugaan kuat gratifikasi berupa penerimaan fee sebesar 30% – 35% dari pihak pabrikan atau distributor berbasis nilai pengadaan barangnya yang akan diberikan kepada “oknum” tersebut,dengan catatan bahwa pihak sekolah SMK penerima manfaat alat peraga tersebut mau menerima RAB yang dibuatkan oleh pihak Pabrikan atau Distributor.

“Bayangkan,anggaran DAK SMK tahun 2025 yang turun hanya 35,2 M,sehingga apabila dikalkulasi,”sang oknum” tersebut menerima gratifikasi berupa Cash back sebesar 10,5 Milyar lebih dan diduga Cash back tersebut akan mengalir kepada beberapa pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan program bantuan Alat Peraga SMK dana DAK tahun 2025,”ungkap Heru MAKI NTB.

Dalam waktu dekat,Heru MAKi NTB akan menggelar pers release untuk membuka tabir dugaan mega korupsi dalam pengadaan alat peraga SMK di lingkungan Dinas Pendidikan NTB,termasuk penjelasan Flow chart alur peta dugaan mega korupsi didalamnya.

Berbasis hasil investigasi yang dilakukan tim Litbang MAKi NTB yang sampai harus menunggu beberapa hari di Jakarta untuk “menunggu” ketika oknum tersebut datang ke pabrikan atau distributor dan memantau pergerakan oknum tersebut selama ini akan menjadi bukti hukum dalam penyempurnaan berkas pelaporan yang akan dilakukan MAKI NTB kepada APH.

“Saya jamin dan pastikan bahwa dugaan MEGA KORUPSI berupa gratifikasi berbasis metode Cash back dalam pengadaan alat peraga SMK dengan menggunakan metode E Catalogue ini akan KAMI UNGKAP dengan sedetail detailnya,CATAT ITU,”pungkas Heru MAKI NTB.

Dalam kutipan terakhirnya,MAKI NTB sangat berharap adanya Kebijakan dari Gubernur NTB untuk lebih memberikan perhatian demi kepentingan Dunia Pendidikan NTB yang semakin lama tidak menunjukkan prestasi membanggakan,tetapi malah menjadi sarana untuk memakmurkan kepentingan kelompok tertentu saja.