Heru MAKI “ingatkan” pentingnya rekam jejak para Kadis OPD baru dan calon Kadis pasca assesment di lingkungan Pemprov Jatim

Catatan penting yang harusnya menjadi narasi utama baik dalam “rolling” atau kebijakan perpindahan eselon II antar OPD Pemprov Jatim dan giat asesment yang akan dilaksanakan Pansel untuk menjaring calon Kepala Dinas baru adalah mengkaji adanya LAPORAN MASYARAKAT.

Laporan masyarakat saat ini menjadi instrumen yang sangat penting dan sepatutnya dapat dijadikan acuan bagi Panitia Seleksi untuk calon Kepala OPD Baru dan Kepala Dinas yang mendapatkan penempatan baru di lingkungan OPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Frasa “laporan masyarakat” sebenarnya sudah bukan lagi penggalan frasa pasif tetapi menjadi narasi utama saat ini,bahkan dalam berbagai regulasi yang menyangkut kebijakan mengarah kepada Masyarakat,frasa laporan masyarakat sudah mendapatkan porsi dalam pasal pada regulasi tersebut sebagai ilustrasi tekanan untuk nantinya menjadi perhatian utama.

Heru MAKI,Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Koorwil Provinsi Jawa Timur menekankan pentingnya artikulasi dan kajian investigasi untuk frasa Laporan Masyarakat tersebut harusnya menjadi salah satu penilaian dalam penentuan hasil akhir panitia seleksi untuk calon Kepala Dinas OPD Jatim.

Heru MAKI menekankan bahwa kebijakan perputaran eselon II untuk menempati kantor dinas baru harusnya juga memperhatikan bagaimana rekam jejak positif dan negatif dari asal OPD sang Kepala Dinas Pemprov Jatim tersebut.

“Saya perlu tekankan tersebut karena secara kelembagaan MAKI Jatim melihat bahwa dasar kebijakan hanya berbasis “minimnya personal eselon 2” tanpa kemudian melihat rekam jejak yang telah ditinggalkan sebagai petilasan jejak dari sang Kepala Dinas OPD Jatim,”jelas Heru MAKI.

Secara kelembagaan,MAKI Jatim yang sudah 16 tahun berkarya dan mulai tahun 2011 berkiprah dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja terutama untuk jajaran Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim tentunya sangat mengenal dengan baik bagaimana rekam jejak baik positif maupun negatif bagi para Kepala Dinas OPD Pemprov Jatim saat ini.

Heru MAKI menambahkan bagaimana dugaan “permainan yang mengarah kepada perilaku koruptif” yang sudah pernah dilakukan para Kadis saat ini ketika masih menjadi Kepala Bidang atau Sekretaris Dinas kala itu pastinya akan menjadi histori rekam jejak yang akan selalu mengiringi perjalanan karirnya.

Data histori rekam jejak dari para Kepala Dinas saat ini pada kantor dinas sebelumnya,kemudian bagaimana dugaan potensi perilaku koruptif saat masih menjadi Kepala Seksi,Kepala Bidang dan Sekretaris Bidang,sebelumnya akhirnya mendapatkan promosi naik sebagai Eselon II,siap dibuka dan diungkap MAKI Jatim secara kelembagaan sebagai bentuk pertanggung jawaban fungsi pengawasan kepada Masyarakat Jawa Timur.

“Setelah hampir 16 tahun,bank data histori rekam jejak yang sudah menempati berkas arsip data MAKI Jatim selama ini mulai akan dibuka dan diungkap resmi oleh MAKI Jatim, dan akan diserahkan kepada Ketua Baperjakat dalam hal ini Sekdaprov Jatim,”ungkap Heru MAKI.

Dalam ilustrasinya,Heru MAKI menyampaikan histori rekam jejak ada Kepala Dinas saat ini dulunya menjadi Kepala Bidang pada dinas lainnya,mempunyai relasi kuat dimana sang rekanan akhirnya pernah menikmati jeruji sel untuk kasus korupsi dan sukses menyampaikan dengan rinci bagaimana “hubungan KKN berbasis saweran untuk mendapatkan proyek” ketika Kadis tersebut masih menjabat sebagai Kepala Bidang pada OPD sebelumnya.

Ada juga Kepala Dinas saat ini yang dulunya pernah menjadi sekretaris dinas pada OPD sebelumnya diduga menyimpan dugaan kasus korupsi dan berhasil diungkap tim Litbang dan investigasi MAKI Jatim.

Ada juga Kepala Dinas saat ini pernah “hampir” di OTT Gedung Merah Putih,pada kenyataannya masih aktif menjadi Kepala Dinas saat ini.

Bahkan yang paling luar biasa,ada Kepala Dinas saat ini yang awalnya menjadi Sekretaris Dinas pada OPD Lainnya,terungkap pada fakta persidangan kasus korupsi bahwa pernah diduga menerima transfer,lengkap dengan bukti transfernya,dan tetap pada kenyataannya sekarang masih aktif menjadi Kepala Dinas.

Serta beragam temuan berbasis data valid yang berhasil diungkap oleh tim Litbang dan investigasi MAKI Jatim setelah melewati serangkaian kajian dan investigasi yang sangat komprehensif dan bertanggung jawab lengkap dengan alur fakta kejadian dalam rantai flow chart.

Heru MAKI menegaskan bahwa sudah saatnya berkas histori rekam jejak para Kepala Dinas OPD Jatim saat ini dan calon Kepala Dinas hasil assesment yang akan dilaksanakan,akan diungkap kepada masyarakat Jawa Timur serta akan dilakukan penyerahan bank data tersebut kepada Ketua Baperjakat Jatim sebagai penajaman frasa “Laporan Masyarakat”.

“Apakah laporan masyarakat ini akan ditindak lanjuti atau tidak,itu bukan ranah kami tapi jangan khawatir,kita juga akan publish kepada masyarakat Jawa Timur lewat kanal kanal media sosial dan media online tentunya,”pungkas Heru MAKI.

Achmad Khusyairi sebagai Koordinator Bidang Hukum MAKI Jatim bersama jajaran Bidang hukumnya siap mengawal perjalanan pengungkapan ini serta mempersilahkan para Kepala Dinas OPD Jatim apabila merasa bahwa rilis berita yang ditayangkan nantinya dianggap menjadi berita hoax dan berbasis fitnah.

“Kami siap hadapi laporan ke APH sebagai dampak dari tayangan pemberitaan rekam jejak nantinya dan saya pastikan,rekam jejak tersebut telah divalidasi maksimal oleh tim Litbang dan investigasi MAKI Jatim pastinya,”ujar Achmad Khusyairi,Koorbidkum MAKI Jatim.

MAKINews.com sebagai media resmi MAKI Jatim akan mempersiapkan ruang LIPUTAN KHUSUS untuk memberitakan pengungkapan rekam jejak pada masing masing Kepala Dinas OPD Jatim saat ini.