MAKI News - Mengungkap Fakta bukan Hoax

Pengadaan PJU Jember 84 M,Heru MAKI ungkap sosok “S” pengusaha PJU Sidoarjo yang menggandeng oknum APH

Oleh · · 1 menit baca

Pengadaan PJU Jember 84 M,Heru MAKI ungkap sosok “S” pengusaha PJU Sidoarjo yang menggandeng oknum APH

Simpang siur berkaitan dengan rencana proyek pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) senilai 84 Milyar lebih di Kabupaten Jember tahun anggaran 2026 akhirnya menarik perhatian MAKI Jatim secara kelembagaan.

Heru MAKI,Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koorwil Provinsi Jawa Timur,menyampaikan bahwa sudah 10 hari ini tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim berada di Kabupaten Jember untuk menelisik dan melakukan pengawasan melekat kepada semua pihak yang berkaitan dengan Proyek PJU tersebut.

“Proyek yang namanya PJU itu masuk kategori proyek “candy gold” atau permen emas,dan disitu sudah terbukti bahwa Pabrikan/Distributor PJU endingnya pasti mengarah ke ranah hukum dengan pengenaan pasal pasal dalam UU Tipikor,”jelas Heru MAKI.

Heru MAKI mengingatkan bahwa MAKI Jatim secara kelembagaan sudah sering mengungkap potensi perilaku koruptif dalam pengadaan PJU pada beberapa lokasi di Jawa Timur,NTB dan NTT yang kebetulan merupakan wilayah teritorial Heru MAKI sebagai Koorwil MAKI Indonesia Timur.

Pengenaan pasal pada UU Tipikor itu berbasis temuan valid yang biasanya terjadi pada proyek pengadaan PJU,yaitu :
1. Dugaan Cash Back dari pengenaan harga per unit dari produk PJU dimana cash back itu menjadi hak serta domain sang pemesan,tentunya mengarah ke OPD/SKPD terkait,dalam hal ini Kadishub Jember dan Pimpinan diatasnya
2. Dugaan “pengaturan spesifikasi” dengan mengikuti spesifikasi dari Pabrikan/Distributor,bukannya mengikuti Spesifikasi sesuai dengan Permenhub,dan ilustrasi pada poin ini diduga terjadi pada pengadaan PJU di Kabupaten Jember
3. Dugaan Mark Up juga berpotensi terjadi pada anggaran penggalian tanah untuk pemasangan “angkur besi” sebagai penahan tiang standar PJU
4. Pun demikian,dugaan mark up harga terjadi juga pada pemasangan Tiang PJU yang bervariasi pada ukuran tinggi 7 Meter sampai 9 Meter
5. Dugaan permainan “Garansi” yang hanya sebatas Garansi saja tanpa ada penanganan selayaknya produk
6. Kwalitas GPS pada PJU yang tidak memenuhi standart GPS sesuai dengan standar pengelola Provider yang benar

Keberadaan 6 (enam) poin tersebut biasanya menjadi “entry point” untuk dugaan yang mengarah kepada perilaku koruptif yang berpotensi selalu menyertai pada proyek pengadaan PJU dimanapun berada.

“Khusus untuk Kabupaten Jember,sesuai data awal dari tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim,ada nama pengusaha PJU asal Sidoarjo dengan inisial nama “S” dan “S” ini bisa masuk karena dibantu oknum APH,dan saya sudah mengetahui dengan detail bagaimana “kwalitas” produk PJU tersebut dan pastinya ada yang berpotensi dilanggar apabila kita korelasikan dengan standart PJU sesuai Permenhub,CATAT ITU,”ungkap Heru MAKI.

MAKI Jatim secara kelembagaan lewat tim Litbang dan Investigasinya pastinya juga akan menelusuri proyek pengadaan PJU di Kabupaten Jember untuk periode tahun anggaran 2024 dan tahun 2025.

Heru MAKI menegaskan bahwa “crowd” pada pengadaan PJU apalagi dengan nilai 84 Milyar di Kabupaten Jember berpotensi akan menyeret beberapa pelaksana kegiatan pada ranah hukum yang pasti.

“Apalagi di Kabupaten Jember,system pengadaan PJU masih berproses pada mini kompetisi berbasis E Catalogue,tetapi data yang diperoleh tim Litbang dna investigasi,sudah ada PJU yang terpasang dan sudah ada juga “pesanan” ribuan tiang PJU pada salah satu vendor,ini yang membuat MAKI Jatim secara kelembagaan akhirnya turun ke Jember,”jelas Heru MAKI.

Heru MAKI menegaskan bahwa proses waskat untuk proyek pengadaan PJU di Kabupaten Jember oleh tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim masih tetap berjalan dalam kurun waktu yang “lama” sampai menemukan alat bukti hukum yang akan digunakan untuk melengkapi berkas pelaporan hukum yang pasti.

Heru MAKI juga menegaskan bahwa pelaporan hukum nantinya tidak akan mengarah kepada institusi yang membawahi sang oknum APH,tetapi akan mengarah kepada institusi hukum di pusat pastinya.

Ikuti perkembangan hasil temuan tim Litbang dan investigasi MAKI Jatim berkaitan dengan proyek PJU di kabupaten Jember pada MAKINews.com yang merupakan media online resmi MAKI Jatim secara kelembagaan

Artikel Terkait