Monday, November 16

Harga Mati,Calon Kabiro PBJ Setdaprov Jatim harus memiliki sertifikasi serta paham Literasi dalam dunia pengadaan Barang dan Jasa,tidak terjebak dalam “Conflict of Interest” untuk kepentingan kelompok tertentu

Heru MAKI berikan Warning keras untuk Sekdaprov Jatim berkenaan dengan Calon Kabiro PBJ Setdaprov Jatim
0
44

Tim Assesment dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah merampungkan tugasnya dengan menyerahkan 3 nama Calon Pejabat Tinggi Pratama yang nantinya akan diberikan kepercayaan dan amanah untuk naik menjadi eselon 2 dan menjabat sebagai Pimpinan pada 6 Jabatan yang saat ini dijabat oleh PLT.

Ke enam Jabatan yang dimaksud adalah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Kepala Bakorwil Pamekasan Provinsi Jawa Timur, Kepala Bakorwil Madiun Provinsi Jawa Timur, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Dari keenam posisi lowong tersebut,Heru MAKI,Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koorwil Provinsi Jawa Timur memberikan atensi dan perhatian besar untuk Jabatan Calon Kepala Biro PBJ Setdaprov Jatim.

Heru MAKI menganggap sangat penting karena dunia pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat erat kaitannya dengan Wajah Pembangunan Provinsi Jawa Timur.

“Kepala PBJ Jatim adalah personal yang seharusnya paham dan mengerti bagaimana menerapkan aturan PBJ yang tertuang dalam Perpres PBJ,mulai dari Perpres PBJ Nomer 54 tahun 2010 sampai dengan perubahan terakhir sementara pada Perpres nomer 46 tahun 2025 karena semua Perpres PBJ tersebut masih bertautan antara satu dengan yang lainnya,”jelas Heru MAKI.

Heru MAKI juga menyampaikan bahwa sudah menjadi “Harga Mati” bahwa calon Kepala Biro PBJ Setdaprov Jatim juga harus memiliki sertifikasi keahlian dalam dunia Pengadaan Barang dan Jasa,baik yang diterbitkan oleh Pusat maupun IAPI Jawa Timur lewat Lembaga LKPPnya.

“Saya harus memberikan warning keras kepada Sekdaprov Jatim sebagai Ketua Komite ASN Jatim karena dari ketiga nama calon yang diserahkan tim assesment tersebut,TIDAK ADA SATUPUN YANG MEMPUNYAI HISTORI ATAU REKAN JEJAK berkaitan dengan dunia pengadaan Barang dan Jasa,apalagi ada nama inisial “S” yang berasal dari BPBD Jatim,BPBD Jatim itu sendiri,system pengadaannya dipastikan banyak yang tidak melewati kaidah regulasi Perpres PBJ tapi diduga hanya berbasis narasi Legal Opinion dari BPK Jatim,INI PARAH,”ungkap Heru MAKI.

Heru MAKI mendesak Sekdaprov Jatim untuk mengulang kembali proses assesment khusus untuk Calon Kepala Biro PBJ Setdaprov Jatim dengan kembali mencantumkan persyaratan “Harus memiliki sertifikasi dalam dunia PBJ” dan mempunyai jejak digital sejarah dalam memahami dunia pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Apalagi dalam Perpres nomer 46 tahun 2025,menurut Heru MAKI,Perpres tersebut menempatkan Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebagai titik central penentu utama dalam menentukan kebijakan siapa pemenang dalam tender atau PL atau mini kompetisi untuk semua proses pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Kalau dipaksakan tetap dipilih satu diantara ketiga calon Kepala Biro PBJ Setdaprov Jatim oleh Sekdaprov Jatim yang notabene ketiga calon bukanlah organ PBJ dan tidak paham dunia PBJ,maka saya pastikan bahwa calon Kepala PBJ akan menjadi pesakitan dalam perkara hukum di dunia pengadaan Barang dan Jasa,CATAT ITU,”jelas Heru MAKI.

Heru MAKI juga akan menantang debat terbuka kepada Calon Kepala Biro PBJ yang terpilih di saksikan Masyarakat Jawa Timur sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekdaprov Jatim atas Calon Kepala PBJ yang akan dipilih nantinya.

Heru MAKI menyampaikan bahwa Dunia PBJ Jatim sekarang ini dimana pasca keluarnya Perpres 46 tahun 2025 tengah memasuki fase paling berat ketika kembali ditunjuk sebagai “lembaga pemutus” berkaitan dengan siapa yang ditunjuk sebagai Pemenang Proyek,apalagi ditambah adanya Perlem LKPP nomer 9 tahun 2026,berkaitan dengan “pentingnya mengedepankan kearifan lokal” sebagai pemenang tender.

Kenyataan diatas harus dijawab Pemerintah Provinsi Jawa Timur lewat Sekdaprov Jatim sebagai Ketua Komite ASN Jatim dengan menunjuk calon Kepala Biro PBJ Setdaprov Jatim yang memiliki pengalaman dalam dunia pengadaan Barang dan Jasa dan bisa bersikap netral ditengah interverensi dalam pemilihan pemenang tender proyek.

Leave a reply