OTT Bupati Tulungagung menjadi narasi utama pentingnya Masyarakat Anti Korupsi Indonesia untuk selalu hadir dalam menjalankan tupoksi pengawasannya

Tertangkapnya Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 11 April 2026,kembali menegaskan bahwa praktik korupsi di lingkungan kepala daerah,khususnya di Jawa Timur, masih belum menunjukkan tanda-tanda mereda.

Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru Satriyo, melontarkan kritik keras atas kejadian tersebut. Ia menyebut, OTT ini bukan sekadar kasus individu, melainkan cerminan kegagalan sistem yang berulang.

“Ini bukan lagi sekadar kecolongan, tapi sudah menjadi pola. Setiap tahun selalu ada kepala daerah di Jawa Timur yang ditangkap KPK. Ini bukti nyata bahwa korupsi belum benar-benar ditekan,” tegas Heru

Ia menilai, penindakan yang dilakukan selama ini belum memberikan efek jera yang signifikan. Bahkan, menurutnya, praktik korupsi justru semakin berani karena adanya celah dalam sistem pengawasan.

“Kalau efek jera itu benar-benar ada, tidak mungkin kasus seperti ini terus berulang. Artinya ada yang salah, baik dari sistem pengawasan maupun komitmen moral para pejabatnya,” ujarnya.

Heru juga menyoroti adanya dugaan praktik korupsi yang kerap berkaitan dengan perizinan, proyek, hingga pengelolaan anggaran daerah.

“Biasanya pola yang terjadi itu tidak jauh dari jual beli jabatan, proyek, dan permainan anggaran. Ini lingkaran lama yang terus berulang dengan aktor yang sama dalam hal kedudukan dan jabatan.

Ia mendesak agar penanganan kasus ini tidak berhenti pada pelaku utama saja, melainkan juga mengungkap jaringan yang terlibat.

“KPK harus berani bongkar sampai ke akar-akarnya. Jangan hanya berhenti di kepala daerah. Siapa saja yang terlibat, baik di birokrasi maupun pihak swasta, harus diseret,” tegasnya lagi.

Lebih lanjut, Heru mengingatkan bahwa tanpa pembenahan sistem secara menyeluruh, Jawa Timur berpotensi terus masuk dalam daftar daerah dengan tingkat korupsi kepala daerah yang tinggi.

“Kalau tidak ada perbaikan sistem yang serius, saya yakin daftar ini akan terus bertambah. Ini peringatan keras bagi semua kepala daerah di Jawa Timur,” pungkasnya.

Kasus OTT terhadap Bupati Tulungagung ini kini masih dalam proses pengembangan oleh KPK, dengan publik menanti langkah tegas dalam mengungkap seluruh pihak yang terlibat.