Mahalnya harga informasi pelayanan publik di Jawa Timur,Biro Organisasi Pemprov Jatim Rogoh Kocek 2,9 Milyard untuk bayar Debindo,sementara OPD lainnya juga harus siapkan ratusan juta apabila mendaftar sebagai Peserta Pameran ,MAKI Jatim siap laporkan!!!

Luar Biasa,Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus merogoh kocek anggaran 2,9 Milyard dalam pelaksanaan pameran pelayanan publik tanggal 13 – 15 November 2024.

Pelaksanaan pameran pelayanan publik yang akan diselenggarakan di Convention Hall Grand City Surabaya ini menjadi agenda tahunan yang sudah lama mendapat sorotan dan perhatian MAKI Jatim setiap tahunnya.

Untuk hanya menyelenggarakan pameran pelayanan publik saja,Biro Organisasi Setdaprov Jatim menyiapkan 2 judul anggaran,yaitu :
1. Untuk Sewa lahan pameran saja,biaya yang dikeluarkan total 700 juta rupiah ( sumber SIRUP LKPP )

2. Dekorasi pameran pelayanan publik,biaya yang dikeluarkan total 2,2 Milyard rupiah

Total biaya 2,9 Milyard dari dana APBD 1 Pemprov Jatim untuk Biro Organisasi ini menjadi ladang potensi dugaan bancaan korupsi luar biasa dan menjadi perhatian MAKI Jatim secara kelembagaan.

” bayangkan saja,biaya sewa lahan Biro Organisasi Setdaprov Jatim tertera 700 juta untuk 3 hari pameran,padahal biaya sewa convention hall Grand City keseluruhan hanyalah 100 juta per harinya,itu sudah semua lahan All Venue,” jelas Heru MAKI,Ketua MAKI Koorwil Provinsi Jawa Timur.

Heru MAKI menambahkan bahwa biaya sewa lahan semua venue convention hall Grand City Surabaya selama 3 hari hanya 300 juta rupiah,pertanyaannya adalah 400 jutanya itu digunakan untuk apa?

Kenyataan diatas diperparah dengan adanya tambahan anggaran dekorasi sebesar 2,2 Milyard rupiah.

” ilustrasinya adalah anggaran 2,2 Milyard apabila digunakan untuk biaya dekorasi pameran SEMUA PESERTA pameran,itu sudah sangat lebih dari cukup,sedangkan 2,2 Milyard itu hanya untuk dekorasi stand Biro Organisasi,bayangkan saja,” jelas Heru MAKI.

Dari 2 judul anggaran itu saja,MAKI Jatim sudah menemukan celah dugaan potensi korupsi diatas 1 Milyard lebih.

Dugaan potensi mega korupsi dalam dunia jasa penyelenggaraan kegiatan pameran pelayanan publik tersebut semakin diperparah jumlah korupsinya karena untuk OPD di lingkungan Pemprov Jatim yang mengikuti pameran juga harus merogoh kocek APBD 1 ( uang rakyat ) senilai ratusan juta rupiah.

Analisa lebih tajam dan sederhana bahwa anggaran pameran pelayanan publik dari Biro Organisasi Setda Pemprov Jatim senilai 2,9 Milyard itu saja sudah memunculkan dugaan potensi korupsi hampir 1 Milyard lebih.

Bagaimana dengan keberadaan 158 jumlah OPD/Kementerian/Lembaga yang juga harus merogoh kocek anggaran rata rata 100 – 200 juta rupiah bahkan lebih untuk mengikuti pameran pelayanan publik tersebut diatas.

Apabila dikalkulasikan secara sederhana,158 Stand OPD/Kementerian/Lembaga dikalikan 100 juta rupiah saja sudah tembus di angka 15,8 Milyard.

Dugaan mega korupsi puluhan Milyard tersebut masih berpotensi akan bertambah angka korupsinya dikarenakan sesuai temuan data Litbang dan Investigasi MAKI Jatim,banyak OPD yang berbayar 200 juta rupiah per standnya.

” bayangkan,Insya Allah bisa tembus puluhan Milyard lebih nilai dugaan korupsinya dalam penyelenggaraan pameran pelayanan publik tersebut,mengingat juga sesuai Fakta bahwa bahan baku dekorasi stand yang dipakai tidak lebih dari rangkaian kayu,banner,triplek kayu yang nilai dekorasinya tidak lebih hanya 20 – 30 Juta rupiah saja,” kecam Heru MAKI.

Heru MAKI memastikan bahwa pameran pelayanan publik Biro Organisasi Pemprov Jatim tanggal 13 – 15 November 2024 di Convention Hall Grand City Surabaya akan menjadi “kuburan” atas dugaan perilaku koruptif didalamnya,baik untuk keberadaan OPDnya atau EO penyelenggara pamerannya.

” singkatnya,saya pastikan dalam minggu depan ini,data secara detail dan komprehensif terkait patgulipat dugaan korupsi pameran akan masuk terlebih dahulu laporannya ke APH,sehingga diharapkan pada saat pelaksanaan pamerannya,itu bisa menjadi acuan dalam tahapan Pulbaket,Lidik dan Sidik nantinya serta bisa dilihat langsung dengan jelas,bagaimana sisi yang memunculkan potensi Korupsinya” pungkas Heru MAKI.